Islam dan Asuransi: Pentingnya Pemahaman yang Obyektif

Oleh: Mochammad Said*

Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, jasa asuransi mungkin masih belum begitu akrab, bahkan ada yang beranggapan bahwa asuransi seperti halnya judi, sehingga ia tidak seharusnya dijalankan. Bagi yang tidak atau belum memahami seluk-beluk asuransi, pemahaman yang keliru tersebut sangat wajar muncul, dan hal inilah yang menyebabkan citra asuransi menjadi buruk di masyarakat. Padahal, kalau kita mau mencermati secara lebih mendalam, kenyataannya tidaklah demikian. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menelaah dan mencermati secara jernih dan obyektif tentang asuransi dan hal-hal yang berkaitan dengannya agar pemahaman kita semakin baik dan lebih obyektif.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi sebenarnya memiliki fungsi utama sebagai suatu mekanisme untuk mengalihkan risiko (risk transfer mechanism), yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan misfortune, melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial (financial security) serta ketenangan (peace of mind) bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya. Fungsi skunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memberikan manfaat sosial, dan sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan invisible earnings.

Dalam asuransi kita mengenal istilah polis asuransi. Polis asuransi merupakan kontrak yang berisi perjanjian yang sah antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) dengan tertanggung, di mana pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul di masa yang akan datang dengan imbalan pembayaran (premi) tertentu dari tertanggung.
Agar suatu kerugian potensial (yang mungkin terjadi) dapat diasuransikan (insurable) maka harus memiliki karakteristik: 1) terjadinya kerugian yang mengandung ketidakpastian, 2) kerugian harus dibatasi, 3) kerugian harus signifikan, 4) rasio kerugian dapat terprediksi, dan 5) kerugian tidak bersifat katastropis (bencana) bagi penanggung.

Asuransi dan Perdebatan Hukum

Sejak awal, asuransi telah memunculkan perdebatan dan kontrversi di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Yang paling mengemuka perbedaan tersebut terbagi menjadi empat kelompok. Pertama, kelompok yang mengharamkan. Mereka beralasan bahwa asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, temasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan Syekh Yusuf Qardhawi. Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:
1. Asuransi sama dengan judi
2. Asuransi mengandung unsur-unsur yang tidak pasti
3. Asuransi mengandung unsur riba/renten
4. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai
5. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah

Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang membolehkan. Mereka mendasarkan alasan mereka pada pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Syiria), dan Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo, Mesir). Kelompok ulama’ ini beralasan bahwa:
1. Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi
2. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak
4. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan
5. Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil) yang bersifat saling menolong
6. Asuransi sama dengan sistem pensiun seperti taspen

Selanjutnya adalah kelompok ketiga yang mengatakan bahwa asuransi sosial boleh sedangkan asuransi komersial haram. Kelompok ini menganut pendapat yang dikemukakan antara lain oleh Muhammad Abu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo).
Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Adapun kelompok yang keempat mengatakan bahwa asuransi itu syubhat dengan alasan karena tidak ada dalil yang tegas yang mengatakan haram atau tidak haramnya asuransi itu.

Fatwa MUI Tentang Asuransi: Sebuah Penjelasan

Di Indonesia sendiri, MUI melalui Dewan Syari’ah Nasional telah mengeluarkan fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 yang secara detail menjelaskan mengenai kedudukan hukum asuransi serta semua bentuk dan teknis pelaksaannya yang diperbolehkan. Dalam fatwa tersebut dijelaskan asuransi itu diperbolehkan dengan beberapa ketentuan hukum. Misalnya dalam Hukum Asuransi Pertama (Ketentuan Umum) nomor 2 dijelaskan bahwa: “Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat”. Apabila kita kontekskan dengan ketentuan-ketentuan dalam polis asuransi dalam perusahaan jasa asuransi selama ini, tentunya kita tidak menemukan sama sekali unsur-unsur akad yang melanggar syariah di atas.

Kalaupun sebagian orang mengatakan bahwa asuransi mengandung unsur perjudian, tentunya mereka harus mencermati kembali prinsip dasar asuransi dan syarat-syarat karakteristik kerugian potensial yang dapat diasuransikan, karena perjudian hanyalah mengadu nasib tanpa ketentuan dan perjanjian yang terukur, sedangkan asuransi memiliki ketentuan yang jelas dan terukur secara obyektif-rasional. Dan ketentuan-ketentuan inilah yang dimaksudkan oleh fatwa MUI dengan akad yang sesuai dengan syariah.

*Mahasiswa S1 Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta

Evo Morales dan Revolusi Bolivia: Menggugat Neoliberalisme*

Dalam sejarah, pergulatan ideologi di berbagai negara berlangsung terus-menerus. Dalam kajian ideologi kita mengenal dua ideologi besar, yaitu kapitalisme dan sosialisme/komunisme, di mana masing-masing memiliki varian-varian. Seorang ilmuwan bernama Francis Fukuyama pernah mengatakan bahwa saat ini merupakan ‘akhir sejarah (the end of history)’, karena tidak ada lagi persaingan ideologi seperti halnya pada era Perang Dingin, di mana -menurutnya- pertarungan tersebut dimenangkan oleh kapitalisme. Kapitalisme telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan yang tak tertandingi di muka bumi, dan telah memberikan kesejahteraan bagi umat manusia dengan berbagai kebijakan yang dihasilkannya. Benarkah demikian? Apakah tidak ada lagi perlawanan menentang kapitalisme, yang kini menjelma menjadi kapitalisme global dengan sebutan imperialisme atau neoliberalisme itu?

Kalau kita mencoba menengok ke Amerika Latin, maka kita akan melihat bahwa tesis Fukuyama di atas tidak sepenuhnya benar -kalau tidak bisa dikatakan salah-. Kuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, dan Venezuela merupakan beberapa negara yang menerapkan sistem ekonomi-politik sosialisme. Dan dalam tulisan ini penulis ingin sedikit mengulas perjalanan revolusi Bolivia yang mencoba melakukan perombakan sistem ekonomi yang dulunya kapitalis-indiviudualis menjadi sosialis-distributif. Semoga bisa menjadi bahan renungan kita bersama untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia tercinta ini.

Bolivia merupakan sebuah negara kecil di Amerika Latin. Pada tahun 1937 di awal depresi global, suatu periode ketika tatanan dunia pada umumnya menyambut baik intervensi negara yang lebih besar dalam ekonomi (madzhab Keynesian), Bolivia melakukan kontrol terhadap sektor pertambangan (extractive sector). Setelah suatu pergeseran ke kanan yang perlahan tapi pasti, sebuah revolusi pada tahun 1952 yang dipimpin oleh Gerakan Nasionalis Revolusioner (MNR) berhasil menggulingkan rezim militer kanan dan menasionalisasi tambang timah terbesar di negeri itu, memulai reformasi tanah (land reform), dan memberikan hak pilih kepada perempuan dan kaum Indian yang sebelumnya tidak berhak memilih. Konteks global pada masa itu memang menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemerintahan kiri, ditandai dengan kebangkitan Uni Soviet menjadi negara adidaya dan revolusi komunis di Cina. Pemerintahan revolusioner Bolivia disingkirkan 12 tahun kemudian, setelah itu negeri tersebut menjadi korban serangkaian pemerintahan militer dan rezim sipil lemah yang berjatuhan seperti domino.

Pada tahun 1993, Gonzalo Sanchez de Lozada -sang perancang kebijakan neoliberal pada tahun 1980-an- terpilih sebagai presiden. Sejak itu, ia melakukan privatisasi besar-besaran terhadap berbagai sektor ekonomi di negera itu. Langkah ini membolehkan penduduk asing memiliki setengah dari perusahaan yang sebelumnya merupakan korporasi publik atau negara dalam sektor-sektor strategis seperti petroleum, penerbangan, telekomunikasi, kereta-api, perusahaan listrik, dan seterusnya. Sejak awal, kebijakan restrukturisasi ini mendapatkan perlawanan yang sengit berupa aksi-aksi protes rakyat.

Gerakan-gerakan protes rakyat ini berawal dari serangkaian peristiwa seputar peringatan di tahun 1992 tentang Penaklukan oleh Spanyol 500 tahun sebelumnya. Gerakan penduduk asli mulai dibangun pada masa ini, dan memicu semakin tingginya aktivisme politik antara penduduk mayoritas negeri itu. dan titik balik yang terlihat jelas terjadi pada tahun 1999-2000 ketika diterapkan rencana privatisasi air di Lembah Cochabamba melalui anak perusahaan Bechtel Corporation, Aguas de Tunari. Dalam waktu beberapa bulan harga air meningkat drastis dan memicu aksi-aksi protes yang semakin agresif, termasuk suatu demonstrasi massal di mana seorang protestan terbunuh dan beberapa lainnya terluka oleh militer. 'Perang Air' ini, sebagaimana biasa disebut, berujung pada pembatalan kesepakatan privatisasi air. Ia juga memperkuat gerakan anti-neoliberal yang berlanjut meningkat dalam jumlah dan intensitas.

Pada tahun 2003, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang tidak populis berupa pembangunan pipa gas untuk tujuan ekspor gas ke Cile. Bagi rakyat banyak, kebijakan ini tidaklah menguntungkan mereka, dan ini hanyalah salah satu skema untuk mengekstraksi sumber daya alam Bolivia yang berharga demi keuntungan korporasi transnasional dan pihak asing. Dan pada tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembasmian koka dengan alasan pembasmian narkotika, padahal koka merupakan tempat sebagian besar penduduk negeri itu bergantung. Sehingga, pecahlah tragedi Oktober Hitam, yang mana presiden memerintahkan militer untuk menggunakan kekerasan dalam membubarkan blokade jalanan di La Paz dan pemukiman kumuh El Alto yang didirikan sebagai protes terhadap kebijakan presiden yang tidak merakyat. Setidaknya 100 orang ditembaki oleh militer dan banyak lainnya terluka. Gonzalo Sanchez de Lozada pun mengundurkan diri dan mencari suaka di Amerika Serikat, sementara wakil presidennya, Carlos Mesa Gisbert, mengambil kendali yang goyah terhadap pemerintahan hingga kejatuhannya dua tahun kemudian. Pada tahun 2004, dalam suatu referendum 80% suara rakyat memilih nasionalisasi terhadap sumber daya energi negeri itu. Luar biasanya, pemerintah memilih untuk mengabaikan mandat publik yang terang-terangan ini. Aksi-aksi protes pun merebak, dan memaksa Presiden Mesa mundur.

Pada Pemilu 2005, yang dipercepat dari seharusnya 2007 akibat pemaksaan mundur Presiden Mesa, terpilih seorang presiden yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan aspirasi hati nurani mayoritas rakyat Bolivia, yaitu Evo Morales, pemimpin Partai Movimiento a Socialismo (Gerakan Menuju Sosialisme) atau disingkat MAS, yang berarti "lebih". MAS terlibat secara aktif dalam ‘Perang Gas’ (menentang pembangunan pipa gas untuk tujuan ekspor ke Cile), bersama-sama dengan banyak kelompok lainnya, yang biasanya dirujuk sebagai "gerakan sosial". Ia memperoleh 54,3 persen suara menurut hasil resmi yang diumumkan pada 21 Desember 2005. Kemenangannya itu menunjukkan bahwa dukungan rakyat lebih besar dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya sejak demokrasi dipulihkan di negara itu dua dekade lalu. Setelah terpilih, dia menyatakan akan memotong setengah gajinya untuk kepentingan pendidikan dan perluasan lapangan kerja.

Sejak itu, kebijakan demi kebijakan yang pro-rakyat digulirkan oleh Morales. Ia memilih para menteri dari kalangan aktivis dan memotong gaji mereka hingga 50% yang dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan bagi rakyat. Ia juga menasionalisasi perusahaan tambang migas di Bolivia, yang sebelumnya bak lumbung bagi korporasi-korporasi multinasional seperti Exxon Mobil, Repsol, Petrobras, Shell, dan lain-lain. Dan di bawah pemerintahannya pula penanaman koka, tanaman tradisional masyarakat suku Indian Aymar yang merupakan penduduk asli Bolivia, dilegalkan. Koka biasa digunakan dalam upacara adat dan pengobatan tradisional. Koka mentah juga dikonsumsi untuk menambah stamina para petani saat bekerja. Padahal, sebelum Evo Morales menjadi presiden, koka adalah tanaman terlarang karena bisa disalahgunakan menjadi narkotika kokain, dan AS menekan pemerintah untuk melakukan pembasmian koka dan mengalihkannya ke tanaman industri seperti lada dan kacang mademia. Tapi faktanya, harga yang didapat petani untuk hasil panen tanaman itu sungguh tidak kompetitif dengan harga koka dan sulit menemukan pasar untuk menjual komoditas tani ini. Sehingga dengan melegalkan koka, berarti Evo Morales telah memberi kemudahan dan meningkatkan kesempatan-kesempatan untuk para petani untuk ikut menghidupkan ekonomi Bolivia sembari melestarikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Indian. Menurutnya, masalah kokain harus diselesaikan pada sisi konsumsinya, bukan dengan membasmi perkebunan koka.

Bolivia di bawah Morales menambah sederet pemerintahan kiri-sosialis yang menentang imperialisme dan sistem neoliberal Amerika Serikat. Keyakinannya yang kuat, beserta dukungan yang didapatkannya dari rakyat yang sadar akan kebusukan neoliberalisme, telah memberikan kesempatan dan tugas yang harus diembannya dalam usaha menyejahterakan rakyat Bolivia. Dan ia telah melaksankan dan membuktikannya. Bagaimana dengan Indonesia?

Wallahu a’lam bis showab.
___________________________________________________________________________________
*Tulisan ini pernah dimuat dalam buletin Dialektika Edisi 8 (diterbitkan oleh PMII Rayon Sosio Humaniora Komisariat Gadjah Mada).

PI dan Perjuangan Kemerdekaan: Refleksi Historis

Kita, bangsa Indonesia, telah merdeka selama 63 tahun sejak peristiwa heroik Proklamasi 17 Agustus 1945. Perjuangan para founding fathers bangsa dan negara Indonesia ini tentunya luar biasa. Tidak akan pernah terbayangkan oleh kita bagaimana mereka harus berhadapan dengan kejamnya penjajahan, intimidasi, penyiksaan, pengasingan, bahkan ancaman pembunuhan demi sebuah cita-cita dan idealisme yang bernama kemerdekaan dan kedaulatan. Dan kini, ketika kita telah merdeka, apakah kita tidak lagi merasa berhutang budi pada mereka, setidaknya dengan meresapi api semangat perjuangan mereka, atau lebih jauh lagi dengan meneruskan perjuangan yang telah mereka lakukan? Atau mungkin benar kata seorang teman penulis bahwa kita, bangsa Indonesia, adalah bangsa pelupa, bahkan dengan orang-orang yang telah berjasa begitu besar pada kita dengan mempertaruhkan jiwa dan raga mereka? Semoga tidak.

Oleh karena itulah, penulis melalui tulisan ini mengajak para pembaca sekalian untuk kembali mengamati, mencermati, memahami, merasakan, dan merefleksikan secara jernih salah satu wadah dan alat perjuangan untuk mewujudkan revolusi kemerdekaan Indonesia di masa lalu. Sebuah wadah yang dijadikan sebagai alat dan senjata ideologis untuk menggemakan semangat penentangan terhadap kekejaman penjajahan, terhadap penindasan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain yang tidak berperikemanusiaan. Perhimpunan Indonesia (PI).

Perhimpunan Indonesia atau yang sering disingkat dengan PI merupakan salah satu wadah perjuangan nasional yang digunakan oleh para mahasiswa Indonesia yang sadar akan perannya sebagai kaum intelektual terdidik untuk menyerukan protes atas segala penindasan dan penjajahan yang dialami oleh segenap bangsa Indonesia waktu itu. Bibit dari PI adalah sebuah organisasi perhimpunan mahasiswa Indonesia yang bernama IV (Indische Vereeniging/Perhimpunan Hindia). Organisasi ini didirikan pada tahun 1908, bersamaan dengan waktu didirikannya Budi Utomo di Indonesia, oleh para mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Belanda dengan tujuan sebagai sebuah perkumpulan sosial tempat melewatkan waktu senggang mereka untuk berbincang-bincang dan saling memberikan informasi terbaru yang datang dari tanah air. Organisasi ini bersifat nonpolitis.

Namun dalam perkembangannya, terutama setelah dibuangnya pemimpin Indische Partij, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Douwes Dekker, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) dari Hindia Belanda pada tahun 1913, IV mengalami perubahan yang sangat drastis dari organisasi nonpolitis menjadi sebuah gerakan politik yang revolusioner dengan gagasan “Hindia bebas dari Belanda” dan ‘pembentukan sebuah negara Hindia yang diperintah oleh rakyatnya sendiri’ yang dibawa oleh ketiga tokoh kharismatik tersebut. Para anggota IV mulai sadar akan kejamnya penjajahan dan arti penting sebuah kemerdekaan yang berdaulat. Ditambah lagi pada tahun 1920-an dengan datangnya tokoh-tokoh PKI yaitu, Darsono, Semaun, dan Abdul Muis yang juga dibuang dari Hindia Belanda. Dan pada akhir tahun 1922, pengurus baru yang terpilih mulai mereorganisasi perkumpulan itu dan mengubah sifat dari cita-cita dan kegiatannya. Mereka terdiri dari Iwa Kusumasumantri (Ketua), J.B. Sitanala (Sekretaris), Hatta (Bendahara), Darmawan Mangunkusumo (Pemegang Arsip), dan Sastromuljono.

Dalam pidato pada rapat umum Januari 1923, Iwa Kusumasumantri menjelaskan bahwa IV yang ‘baru’ itu memiliki tiga asas pokok yang harus diberi tekanan makin lama makin kuat. Pertama, Indonesia berkeinginan untuk menentukan nasib sendiri. Kedua, untuk dapat menentukan nasib sendiri, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Ketiga, bangsa Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah Belanda. Perwujudan tiga asas ini semakin jelas dengan diubahnya nama IV menjadi Indonesische Vereeniging pada Maret 1924. Begitu pula nama jurnal organisasi yang sebelumnya Hindia Poetra diubah menjadi Indonesia Merdeka.

Kata Indonesia sebenarnya berasal dari apa yang didapatkan oleh para mahasiswa tersebut ketika mereka menempuh studi di Belanda. Kata itu digunakan oleh para ilmuwan Belanda, terutama yang bekerja di Fakultas Indologi, Universitas Leiden. Kemungkinan kata ini sudah digunakan sejak pertengahan abad ke-19 dalam pengertian geografis dan etnologis. Bagi para mahasiswa tersebut, kata Indonesia tidak hanya memiliki arti politik, tetapi juga menggugah perasaan nasionalisme mereka. Sedangkan kata Merdeka memiliki makna sebagaimana yang dikemukakan dalam kata pengantar edisi pertama Indonesia Merdeka:

Dalam kata Merdeka terkandung ungkapan tentang tujuan dan usaha keras kami, dan mulai sekarang dan seterusnya, Indonesia Merdeka akan menjadi semboyan perjuangan pemuda Indonesia. Merdeka adalah cita-cita umum semua umat manusia; setiap bangsa mempunyai keinginan kuat untuk hidup merdeka. Gagasan tentang kemerdekaan tidak berbeda dari satu bagian dunia ke bagian dunia lainnya. “Kemerdekaan adalah cita-cita umat manusia dan bukan cita-cita Barat; seluruh bumi ini adalah kuil kemerdekaan.”

Pada Januari 1925 IV resmi menjadi sebuah organisasi politik radikal. Bahkan pada 3 Februari di tahun yang sama, nama baru PI, Perhimpunan Indonesia, sudah dipakai. Perubahan ini untuk menegaskan kembali dan menguatkan tujuan utama dari organisasi yaitu untuk mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan penuh bagi bangsa Indonesia. Ideologi nasionalis berakar sangat kuat dalam diri para anggota PI, terutama karena adanya penggerak intelektual dan organisasi yang sangat kharismatik, yaitu Hatta. Ia seorang yang pendiam dan suka belajar, bacaannya luas, dan dikenal sebagai mahasiswa yang memiliki buku paling banyak di antara mahasiswa Indonesia lainnya di negeri Belanda. Selain itu, ia juga secara intens memikirkan masalah sosial, ekonomi, dan terutama masalah politik. Karakternya yang kuat dan sikapnya yang tegas menentang ketidakadilan membuat teman-temannya segan dan hormat padanya. Selama di Belanda Hatta menunjukkan minat yang lebih banyak dalam politik dibandingkan dalam studinya di universitas dan menghabiskan waktunya di dalam PI, baik dalam jabatannya sebagai bendahara maupun sebagai editor Indonesia Merdeka.

Ketika ia terpilih sebagai ketua PI pada 17 Januari 1926, di depan rapat umum ia berbicara panjang lebar tentang sistem perekonomian dunia dan konflik kekuasaan, dan sejelas mungkin membicarakan antítesis antara pemerintah dan rakyat di satu pihak dan antara orang kulit putih dan kulit berwarna di lain pihak. Ia mengemukakan bahwa antítesis kolonial hanya dapat diselesaikan dengan direbutnya kemerdekaan dari para penjajah karena kerjasama dengan kekuasaan kolonial jelas tidak mungkin.

Hatta dan teman-teman pemimpin PI lainnya sadar bahwa mahasiswa Indonesia di negeri Belanda merupakan kelompok intelektual elit baru di tanah air mereka. Oleh karenanya, ia dan teman-temannya di PI senantiasa berusaha untuk menyemaikan gagasan serta pandangan mereka kepada para mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Belanda akan pentingnya kesadaran nasionalis dan penentangan terhadap penjajahan. Hatta sendiri senantiasa mempropagandakan perjuangan PI dalam pidato-pidatonya, dalam pamflet-pamflet, dan juga dalam artikel-artikelnya di Indonesia Merdeka. Selain itu, mereka juga berusaha untuk menyadarkan dan membuka mata hati rakyat Belanda tentang kekejaman kolonial pemerintah mereka terhadap bangsa Indonesia, bukannya sebagaimana yang mereka anggap bahwa apa yang dilakukan pemerintah mereka (politik etis) merupakan suatu kemurahan hati yang patut dipuji dan didukung.

Ideologi nasionalis yang dikembangkan di dalam PI terdiri dari empat pikiran pokok, yaitu kesatuan nasional (persatuan bangsa dalam melawan penjajah tanpa melihat perbedaan suku, ras, dan agama), solidaritas (adanya kesadaran sebagai sebuah bangsa yang sedang terjajah), nonkooperasi (kemerdekaan tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma oleh Belanda, tetapi harus direbut oleh bangsa Indonesia dengan kekuatan mereka sendiri, dan oleh karenanya tidak boleh ada kerja sama dengan Belanda dalam bentuk apapun), dan swadaya (membuat alternatif struktur nasional sendiri sebagai sebuah negara dan bangsa Indonesia yang sejajar dengan pemerintah kolonial Belanda, atau dengan istilah lain konsep negara dalam negara).

Demikianlah, mereka para mahasiswa yang studi di Belanda yang merupakan segolongan elit intelektual bangsa Indonesia waktu itu, dengan segala kesadaran dan jiwa nasionalisnya, telah berjuang untuk menyebarkan ide-ide perjuangan kemerdekaan dan penentangan terhadap penjajahan kepada rakyat pribumi dan rakyat Belanda. Bagaimana dengan kita, mahasiswa era reformasi? Apa yang bisa kita lakukan untuk meneruskan perjuangan mereka dalam konteks kebangsaan saat ini di mana ternyata penjajahan asing itu masih saja ada?

Wallahu a’lam bis shawab.

Kapitalisme Global dan Format Gerakan

eSaat ini kita hidup dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya ‘batas-batas’ antar negara. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari pengaruh semakin menyebarnya kapitalisme multinasional atau yang oleh Lenin disebut dengan imperialisme. Dunia tempat kita hidup semakin terasa sempit, seolah-olah tidak ada lagi tempat untuk kita menyepi, merenung, dan memaknai kembali hidup kita. Kita semakin disibukkan oleh apa yang disebut dengan rutinitas duniawi, kegiatan dan aktivitas yang terus berulang dari hari ke hari, yang membuat kita seolah dikejar-kejar oleh pemenuhan materi dan melupakan bahwa sebenarnya ada kebutuhan lain dalam diri kita yang mungkin bisa dikatakan lebih fundamental, yaitu kebutuhan akan sebuah spiritualitas individual, kebutuhan akan pemenuhan ruhani.


Kalau kita mencoba mencermati realitas yang ada saat ini, maka kita akan melihat bahwa kapitalisme semakin menjerat negara dan bangsa Indonesia. Di bidang politik, kebijakan-kebijakan (policies) pemerintah lebih banyak diatur oleh sekelompok orang yang punya kepentingan ekonomi-politik untuk ‘menguasai’ serta ‘mengendalikan’ negara dan bangsa kita daripada oleh orang-orang yang memiliki keberanian politik untuk melaksanakan kebijakan-kabijakan secara mandiri dan berkedaulatan. Dalam bidang ekonomi, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari jeratan liberalisme ekonomi dengan instrumen-instrumennya seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia, di mana ketiganya disetir oleh para penguasa kapital dunia.

Di ranah budaya, kita semakin dijajah oleh komponen-komponen budaya asing yang hedonis, materialistis, dan individualis, sehingga mengancam eksistensi kita sebagai sebuah bangsa yang ramah, sederhana, toleran, suka bergotong royong, dan berbagai cirri khas bangsa Indonesia. Hal ini pada akhirnya mengancam eksistensi budaya dan tradisi kita, dan membuat kita lupa akan kebesaran dan kekayaan budaya kita. Dan satu hal lagi yang membuat kita miris yaitu kondisi pendidikan kita. Pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan rakyat, ternyata malah diserahkan kepada segelintir orang ‘pemegang saham’ untuk menentukan masa depannya. Ketika pendidikan dikuasai oleh mereka yang memiliki modal, maka aksesibilitas orang-orang yang tak bermodal akan semakin kecil dan bahkan mungkin hilang sama sekali. Hal ini terbukti dengan disahkannya RUU BHP baru-baru ini.

Apakah kita akan diam saja melihat kondisi yang demikian? Kalau memang kita masih memiliki rasa nasionalisme dan kepedulian sosial terhadap sesama, maka seharusnya kita menjawab tidak. Begitu pula sebaliknya. Namun, apabila kita merasa memiliki rasa nasionalisme dan kepedulian sosial terhadap sesama sedangkan kita memilih untuk berdiam diri dan bungkam melihat realitas yang ada, maka kita perlu menanyakan kembali pada diri kita, “Apakah kita benar-benar memiliki rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap sesama, atau hanya kesadaran semu (pseudo-consciousness) belaka?”

Gerakan mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat sipil (civil society) memiliki kewajiban moral untuk memanifestasikan rasa nasionalisme dan kepedulian sosialnya. Gerakan mahasiswa merupakan salah satu tonggak utama bagi terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya, keadilan sosial yang sebenarnya, dan kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya. Hal ini telah terbukti dalam berbagai babakan sejarah kebangsaan kita sejak awal munculnya gerakan nasionalisme tahun 1920-an hingga runtuhnya Orde Baru. Dan kini, gerakan mahasiswa dihadapkan pada realitas sosial dan politik yang semakin kompleks, di mana globalisasi dengan boncengannya yaitu kapitalisme multinasional telah merasuk begitu dalam ke jantung ‘pertahanan’ negara dan bangsa Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia sebagai salah satu negara dan sebuah entitas kebangsaan tidak lepas dari jeratan kapitalisme multinasional. Oleh karena itulah, tantangan gerakan mahasiswa di era reformasi ini, selain menuntaskan perubahan setelah jatuhnya rezim diktator Soeharto, adalah menghadapi gempuran serangan kapitalisme multinasional dengan strategi globalisasinya.

Kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya gerakan-gerakan perjuangan pembebasan dan kemerdekaan sejak awal abad ke-20, terutama yang dipelopori oleh kaum muda dan mahasiswa, menghadapi musuh yang sama, yaitu kapitalisme global. Hasyim Wahid dalam bukunya yang berjudul “Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia” berpendapat bahwa perjalanan negara dan bangsa Indonesia sejak awal hingga sekarang dan bahkan di masa depan tidak pernah terlepas dari hubungan atau keterkaitannya dengan kapitalisme global. Oleh karena itu, dalam melihat dan mengamati perjalanan bangsa ke depan, kita pun harus memperhatikan hal ini. Dalam bukunya tersebut Gus Im (panggilan akrab Hasyim Wahid) menjelaskan secara gamblang bagaimana pengaruh dan ‘intervensi’ kapitalisme global dengan berbagai kelicikan dan kecerdikannya telah mewarnai perjalanan bangsa dan negara Indonesia.

Hal inilah yang harus disadari oleh gerakan mahasiswa saat ini dan ke depan, apabila tidak ingin kehilangan pisau analisis sosial dan analisis kebijakan dalam menentukan format dan strategi gerakannya. Atau malah lebih memilih untuk ‘mengikuti arus’? Wallahu a’lam bis showab.

UGM, Pembiayaan Pendidikan, dan Beasiswa: Antara Idealita dan Realita

Sejak ditetapkannya UGM sebagai PT BHMN melalui PP 153 tahun 2000, pembiayaan di UGM menjadi semakin rumit dan memberatkan. Rumit dalam arti bahwa UGM praktis tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah yang pada masa-masa sebelumnya digunakan dan ‘diandalkan’ sebagai sumber dana untuk membiayai seluruh proses penyelenggaraan pendidikannya. Kalaupun pemerintah masih memberikan subsidi, jumlahnya telah jauh berkurang, bahkan sedikit demi sedikit dihapuskan sama sekali. Dengan demikian, UGM dipaksa untuk ‘berkreasi’ dan ‘berinovasi’ dalam rangka menambah pundi-pundi perolehan pendanaan bagi penyelenggaraan pendidikannya.


Adapun ungkapan memberatkan dimaksudkan sebagai ekses negatif penetapan PT BHMN oleh pemerintah di atas terhadap mahasiswa. Kenapa? Karena perubahan status UGM tersebut telah mengakibatkan mahalnya biaya pendidikan di UGM, dan ternyata mau tidak mau UGM harus membebankan mahalnya biaya pendidikan itu kepada para mahasiswa. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kritik dan protes dari banyak kalangan, baik masyarakat, akademisi, dosen, dan bahkan mahasiswa sendiri.

Beasiswa di UGM yang jumlahnya sangat banyak dan bervariasi juga mengundang berbagai kritik, karena dalam prakteknya masih jauh dari ideal. Beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa kurang mampu ternyata semakin berkurang ‘jatahnya’. SPMA misalnya, awalnya berupa pembebasan SPMA (SPMA 0) kemudian menjadi beasiswa 1000 SPMA. Beasiswa-beasiswa lain juga banyak mengundang kritik, seperti beasiswa BOP yang seharusnya diperuntukkan bagi setiap mahasiswa yang kurang mampu ternyata kemudian berubah menjadi beasiswa ‘prestasi’, karena mensyaratkan juga jumlah IP minimal dengan standar tinggi. Selain itu, kelambanan birokrasi juga menjadi sorotan mahasiswa karena seringkali membuat beasiswa telat dalam pengumuman penetapan penerimanya.

Tidak adanya transparansi dalam pengelolaan biaya pendidikan di UGM juga menimbulkan kecurigaan di benak banyak kalangan, karena UGM yang seharusnya mampu menerapkan prinsip good university governance ternyata masih belum menunjukkan niat baiknya untuk melaksanakan transparansi keuangan sebagai salah satu manifestasi dari prinsip good university governance tersebut. Belum lagi dengan tuntutan transparansi kebijakan. Dalam sebuah tata pemerintahan yang baik, sang pemegang kebijakan harusnya mampu memberikan kebijakan yang transparan. Transparan dalam arti siap untuk dikritisi, dibenahi, dan bila perlu diganti apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi stakeholders. Dalam kenyataannya, UGM masih menutup diri terhadap kritik, bersikap arogan, tidak mau dipersalahkan. Usulan dari berbagai pihak, khususnya mahasiswa, untuk tidak menaikkan SPMA dan menambah subsidi bagi mahasiswa yang tidak mampu ternyata tidak digubris dan hanya dianggap angin lalu.
Sungguh mengecewakan.

Kalau demikian yang terjadi, di manakah letak sisi kerakyatan dari UGM itu sendiri? Atau, dengan nada lain, masih pantaskah UGM menyandang gelar ‘kampus kerakyatan’ atau ‘kampus perjuangan’?